facebook

Highlight Terpopuler News Lifestyle Indeks

Kasus Korupsi Proyek Fiktif Tata Ruang Wilayah, Sekda Bengkulu Tengah Ditahan

Tasmalinda Kamis, 07 Juli 2022 | 10:17 WIB

Kasus Korupsi Proyek Fiktif Tata Ruang Wilayah, Sekda Bengkulu Tengah Ditahan
Ilustrasi ditangkap polisi Sekda Bengkulu Tengah tersangka korupsi [Pixabay/3839153]

Penyusunan harga perkiraan sendiri (HPS) tersebut diketahui oleh tersangka EH, kemudian disetujui sehingga dalam penyusunan RDTR tersebut tersangka HH selaku Direktur PT BPI.

SuaraSumsel.id - Sekretaris Daerah atau Sekda Bengkulu Tengah EH ditetapkan menjadi tersangka atas indikasi korupsi proyek fiktif penyusunan kegiatan Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) 2013 dengan total kerugian negara sekitar Rp272 juta.

Selain sekda juga ada dua tersangka lainnya yakni pejabat pelaksana teknis kegiatan (PPTK) DR, dan pihak ketiga HH. 

Kejari Bengkulu Tengah Tri Widodo mengatakan jika tersangka terlibat dalam perkara dugaan tindak pidana korupsi pada RDTR Kawasan Perbatasan Kabupaten Bengkulu Tengah dengan Kota Bengkulu.

Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kabupaten Bengkulu Tengah menganggarkan kegiatan RDTR Kawasan Perbatasan Kabupaten Bengkulu Tengah dengan Kota Bengkulu dengan nilai kontrak sebesar Rp311,9 juta.

Baca Juga: Dodi Reza Alex Divonis 6 Tahun Penjara, Posisi Ketua DPD Golkar Sumsel Digantikan Bobby Rizaldi

Penyusunan harga perkiraan sendiri (HPS) tersebut diketahui oleh tersangka EH, kemudian disetujui sehingga dalam penyusunan RDTR tersebut tersangka HH selaku Direktur PT BPI dinyatakan sebagai pemenang tender.

Pengerjaan kontrak tersebut selama 120 hari yang dilakukan oleh PT BPI dan dalam RDTR Kawasan Perbatasan Kabupaten Bengkulu Tengah dengan Kota Bengkulu pada tahun 2013, tersangka DR membantu tersangka EH dalam menyusun HPS yang tidak sesuai dengan ketentuan.

 "Namun, faktanya pembangunan tersebut tidak dikerjakan oleh PT BPI alias pembangunan fiktif," ujarnya.

Melansir ANTARA, berdasarkan penghitungan kerugian keuangan negara dari Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) ketiganya telah merugikan keuangan negara sebesar Rp272,2 juta.

Baca Juga: Cuaca Sumsel Kamis 7 Juli 2022: Palembang Berpotensi Hujan Pada Malam Hari

Baca Juga

Komentar

Berita Terkait